Beranda NASIONAL Cara Mengurus Sertifikat Tanah Melalui Jalur Mandiri Maupun Bantuan PPAT

Cara Mengurus Sertifikat Tanah Melalui Jalur Mandiri Maupun Bantuan PPAT

Sertifikat Tanah
Sertifikat tanah diperlukan guna melegalkan secara hukum kepemilihan atas lahan yang Anda kuasai, apalagi pada lahan tersebut Anda sudah mendirikan bangunan baik rumah maupun tempat usaha dan lain-lain.

Para pemilik lahan atau properti tidak boleh mengabaikan sertifikat tanah, jika belum diurus harus segera dilakukan agar berkekuatan hukum tetap.

Sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang pengurusannya dilakukan d Badan Pertanahan Nasional.

Mengurus sertifikat tanah bisa dilakukan melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengurusannya bisa secara mandiri maupun dengan bantuan PPAT.

Ada sejumlah syarat yang harus disiapkan agar pengurusan dapat diproses.

Syarat membuat sertifikat tanah

Sebelum mengurus sertifikat tanah, persiapkan dulu dokumen berikut sebagai syarat-syaratnya:

  • Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Foto kopi Kartu Keluarga (KK)
  • Foto kopi NPWP

Selain itu, pemilik juga perlu melampirkan data properti, seperti;

  • Bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tanah yang ada bangunannya
  • Akta Jual Beli (AJB), jika tanah diperoleh dari jual beli.
  • Bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
  • Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Cara membuat sertifikat tanah secara mandiri

Setelah dokumen persyaratan sudah siap, langkah selanjutnya adalah mengikuti tahapan mengurus sertifikat tanah. Berikut tahapan-tahapannya:

1. Mengunjungi Kantor BPN

Langkah pertama, cara mengurus sertifikat yaitu dengan mengunjungi kantor BPN sesuai dengan wilayah lokasi tanah.

Setelah berada di kantor BPN, berikut langkah-langkahnya:

  • Kunjungi loket pelayanan sertifikat
  • Ambil formulir pendaftaran dan lakukan verifikasi dokumen
  • Kamu akan mendapatkan map dengan warna biru dan kuning
  • Buatlah janji dengan petugas untuk mengukur tanah
  • Kamu juga akan mendapatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STT) dan Surat Perintah Setor (SPS) yang selanjutnya harus dibayarkan. Biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan sekitar Rp 50.000.
BACA JUGA  Aktivis Lintas Elemen Sampaikan 3 Tuntutan ke Ketua DPD RI

2. Pengukuran lokasi

Pengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan.

Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya.

3. Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Setelah pengukuran tanah, kamu akan mendapatkan data Surat Ukur Tanah.

Serahkan surat tersebut untuk melengkapi dokumen yang telah ada.

Setelah itu, kamu hanya tinggal menunggu dikeluarkannya surat keputusan.

4. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)

Kamu akan dibebankan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sembari menunggu sertifikat tanah terbit.

Lama waktu penerbitan ini kurang lebih setengah hingga satu tahun lamanya.

Kadangkala, kamu perlu memastikan kepada petugas BPN kapan sertifikat tanah jadi dan dapat diambil.

Biaya Pengurusan

Biaya mengurus sertifikat sangat relatif tergantung pada lokasi dan luasnya tanah.

Semakin luas lokasi dan semakin strategis lokasinya, biaya akan semakin tinggi.

Meski demikian, semua biaya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Hal itu menjadi patokan biaya pembuatan sertifikat tanah.

Adapun tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dihitung berdasarkan rumus berikut ini:

  • Luas tanah sampai dengan 10 hektar: Tu = (L/500 x HSBKu ) + Rp 100.000
  • Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar: Tu = (L/4.000 x HSBKu ) + Rp 14.000.000
  • Luas tanah lebih dari 1.000 hektar Tu = (L/10.000 x HSBKu ) + Rp 134.000.000

Keterangan:

Tu: tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas.

L: luas tanah.

HSBku: Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan.

BACA JUGA  Mafia Tanah Kian Marak, Komite I DPD RI Minta Menteri ATR/BPN Lakukan Tindakan Tegas

Cara membuat sertifikat melalui PPAT

Apabila kamu merasa kesulitan atau bingung dengan cara membuat sertifikat tanah secara mandiri, kamu memiliki opsi untuk menggunakan jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

PPAT memiliki wewenang untuk membuat dokumen autentik tentang suatu perbuatan tentang hak tanah.

Berikut cara membuat Sertifikat Hak Milik melalui PPAT:

  • Mendatangi kantor BPN
  • Mengajukan permohonan kepada PPAT.
  • PPAT menerima permohonan untuk balik nama pembuatan sertifikat tanah.
  • Kemudian, PPAT akan melakukan pengubahan nama penjual dengan cara mencoret pemegang hak lama (penjual) dengan tinta hitam
  • Selanjutnya, nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang ada pada buku tanah dan sertifikat
  • Kepala BPN atau pejabat yang berwenang akan menandatangani bagian tersebut, serta membubuhi tanggal
  • Kemudian PPAT akan melakukan proses pembuatan sertifikat tanah ini dalam waktu sekitar 14 hari.

Demikian cara mengurus sertifikat tanah secara mandiri maupun melalui PPAT.

Artikulli paraprakMaria Vania: Bosan Pacaran Dipakai Doang
Artikulli tjetërNagari Sungai Dareh Lakukan Evaluasi Penerimaan Bansos dari Pemerintah